TANJUNG SELOR, BACAFAKTA.ID – Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan sejumlah penyempurnaan agar manfaatnya semakin optimal. Selain menyoroti kualitas menu yang disajikan kepada para pelajar, DPRD juga mendorong agar pelaksanaan program lebih banyak melibatkan tenaga kerja dan produk lokal.
Menurut Riyanto, DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan Program MBG maupun sejumlah program strategis pemerintah pusat lainnya, seperti Sekolah Rakyat. Seluruh mekanisme pelaksanaan berada di bawah koordinasi pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya berperan sebagai pihak yang mengikuti jalannya program.
“Kalau dari DPRD dan pemerintah daerah, pengelolaannya memang langsung dari pusat. Jadi kami hanya mengetahui program itu berjalan, tetapi tidak terlibat dalam proses pengelolaannya,” ujarnya, Jumat (19/6).
Meski demikian, DPRD Bulungan tetap memberikan dukungan terhadap keberlangsungan program tersebut dan berharap pelaksanaannya terus disempurnakan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi para pelajar sebagai penerima utama.
Riyanto menilai penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat persoalan fasilitas maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan. Menurutnya, perbaikan sarana yang belum memenuhi standar merupakan langkah yang perlu dilakukan demi menjaga kualitas layanan.
“Kalau ada perbaikan fasilitas atau penyempurnaan, itu hal yang wajar. Semua masih dalam proses. Kritik dan masukan juga penting sebagai bahan evaluasi agar program semakin baik,” katanya.
Selain aspek fasilitas, DPRD juga memberi perhatian pada keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program. Riyanto berharap kesempatan kerja yang tercipta melalui MBG dapat lebih banyak diberikan kepada warga Bulungan, baik pada tahap pembangunan fasilitas maupun operasional sehari-hari.
Ia mengaku masih menemukan tenaga kerja dari luar daerah yang dilibatkan dalam beberapa program pemerintah pusat di Bulungan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar manfaat ekonomi dari program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Harapan kita tentu tenaga kerja lokal yang lebih banyak dilibatkan. Masyarakat daerah juga perlu merasakan manfaat dari program yang masuk ke Bulungan,” ujarnya.
Tak hanya itu, kualitas menu MBG juga menjadi perhatian DPRD. Riyanto berharap penyediaan makanan benar-benar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak-anak sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang peserta didik dapat tercapai.
“Saya melihat masih ada menu yang porsinya belum sesuai harapan. Kalau tujuannya meningkatkan gizi anak, tentu kualitas dan kandungan gizinya harus benar-benar diperhatikan,” ucapnya.
Riyanto juga mendorong agar penyediaan menu MBG memanfaatkan hasil pertanian lokal. Menurutnya, Bulungan memiliki berbagai komoditas unggulan seperti pisang, semangka, jeruk, dan beragam hasil pertanian lainnya yang layak menjadi bagian dari menu bergizi bagi para pelajar.
Selain menghadirkan bahan pangan yang lebih segar, pemanfaatan produk lokal dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan di Kabupaten Bulungan.
“Kalau bisa memanfaatkan produk lokal tentu lebih baik. Selain lebih segar, langkah ini juga membantu petani dan pelaku usaha daerah,” jelasnya.
DPRD Bulungan berharap ke depan Program MBG tidak hanya sukses dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal serta pemanfaatan hasil pertanian daerah.
“Harapan kami, program ini bukan hanya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan produk pertanian Bulungan,” pungkasnya. (adv/dpr).
Discussion about this post