TANJUNG SELOR, BACAFAKTA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai upaya memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, DPRD berharap pelaksanaan program tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara langsung.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, mengatakan Kopdes merupakan program strategis pemerintah pusat yang pelaksanaannya menjangkau hingga ke daerah.
Menurutnya, keberadaan program ini memiliki tujuan positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Pada dasarnya kami mendukung program pemerintah karena ini merupakan program yang baik untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun, Riyanto menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, terutama terkait koordinasi dengan pemerintah daerah.
Ia menyebut proses perencanaan hingga pelaksanaan program saat ini lebih banyak ditangani oleh pihak yang telah ditunjuk pemerintah pusat, sehingga keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto. Ia menyoroti pelaksanaan pembangunan fasilitas Kopdes yang, berdasarkan pengamatannya di lapangan, masih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar daerah.
“Di kampung saya, saya melihat banyak pekerja yang didatangkan dari luar daerah,” ungkapnya.
Menurut Dwi, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar program strategis pemerintah tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat.
DPRD Bulungan berharap ke depan pemerintah dapat lebih mengedepankan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan pembangunan Kopdes. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan melalui hadirnya fasilitas baru, tetapi juga melalui meningkatnya kesempatan kerja dan perputaran ekonomi di daerah.
“Kami tetap mendukung program pemerintah. Namun, jika memungkinkan, tenaga kerja lokal harus lebih diberdayakan agar masyarakat setempat juga mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan program ini,” tutup Dwi. (adv/jo)
Discussion about this post