Abrasi Mengancam Makam Tua, DPRD Bulungan Desak Pemda Prioritaskan Pembangunan Turap di Buluh Perindu

BULUNGAN, BACAFAKTA.ID – Persoalan abrasi sungai dan buruknya sistem drainase di kawasan Buluh Perindu kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Mansyah, mendesak Pemerintah Kabupaten Bulungan agar segera mengambil langkah nyata sebelum dampaknya semakin meluas dan merugikan masyarakat.

Menurut Mansyah, kondisi di kawasan muara Sungai Terusan menuju Jembatan Buluh Perindu saat ini sudah berada pada titik yang perlu mendapat perhatian serius. Ia meminta pembangunan siring atau turap segera diprioritaskan guna menahan laju abrasi yang terus menggerus bantaran sungai.

Yang menjadi perhatian utama, abrasi tersebut kini disebut mulai mengancam keberadaan sebuah makam tua yang berada di sekitar lokasi.

“Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat, jarak makam dengan bibir sungai saat ini hanya tersisa sekitar 15 meter. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kondisi akan semakin parah,” ungkap Mansyah.

Tak hanya persoalan abrasi, politisi tersebut juga menyoroti sistem pembuangan air di sekitar Jembatan Buluh Perindu yang dinilai sudah lama menjadi keluhan warga.

Ia menjelaskan, saluran air yang sebelumnya berfungsi kini tidak lagi berjalan normal karena tertutup struktur pondasi bangunan penunjang di area jembatan. Akibatnya, aliran air terhambat dan memicu genangan yang berdampak pada lahan milik warga.

“Parit lama tertutup pondasi jembatan sehingga air tidak bisa mengalir. Dampaknya sudah dirasakan masyarakat, termasuk tanaman buah dan sayuran yang banyak mengalami kerusakan hingga mati,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Mansyah berharap pemerintah daerah dapat memasukkan pembangunan turap dan pembukaan kembali saluran pembuangan air dalam prioritas anggaran perubahan tahun ini.

Menurutnya, langkah penanganan tidak hanya penting untuk mengurangi risiko abrasi dan menjaga lingkungan, tetapi juga menjadi upaya melindungi aktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat sekitar.

“Kami mendorong Pemda agar segera menindaklanjuti karena ini kebutuhan mendesak. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Persoalan infrastruktur dasar seperti pengendalian abrasi dan normalisasi drainase dinilai menjadi kebutuhan yang tak bisa lagi ditunda, terutama di wilayah yang langsung bersentuhan dengan permukiman dan aktivitas warga.(mls)