BULUNGAN, BACAFAKTA.ID – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penataan wilayah yang lebih efektif. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggandeng Universitas Borneo Tarakan (UBT) untuk melaksanakan kajian teknis dan studi kelayakan pemekaran desa dan kelurahan di Kabupaten Bulungan.
Komitmen tersebut ditandai dengan pertemuan pendahuluan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, didampingi Wakil Bupati Bulungan, Kilat, bersama tim akademisi UBT di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati Bulungan, Selasa (3/3).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek yang akan menjadi fokus kajian, mulai dari kondisi geografis, jumlah penduduk, pelayanan pemerintahan, potensi wilayah, hingga kesiapan administrasi dan keuangan daerah. Kajian yang dilakukan diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif dan objektif sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait rencana pemekaran desa dan kelurahan di Bulungan.
Bupati Syarwani menjelaskan, kebutuhan akan penataan wilayah semakin penting seiring perkembangan Kabupaten Bulungan, khususnya Kecamatan Tanjung Selor yang saat ini juga berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Pertumbuhan penduduk, meningkatnya aktivitas pemerintahan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar membentuk desa atau kelurahan baru, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, cepat, dan efektif kepada masyarakat.
“Pemekaran bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara cermat berdasarkan kajian akademis yang mendalam,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya kejelasan batas wilayah sebagai salah satu aspek krusial dalam rencana pemekaran. Kejelasan batas administrasi dinilai akan memberikan kepastian hukum, menghindari potensi konflik, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Selain itu, hasil kajian nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak dan manfaat pemekaran bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, potensi pembangunan wilayah, serta keberlanjutan pelayanan publik sebelum mengambil keputusan.
“Kajian ini harus benar-benar memperhatikan kepentingan jangka panjang daerah. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Bulungan,” ujar Syarwani.
Melalui kolaborasi dengan UBT sebagai lembaga akademik yang independen dan kompeten, Pemkab Bulungan berharap kajian teknis ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan penataan wilayah yang tepat, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.(mkl).
Discussion about this post