TANJUNG SELOR, BACAFAKTA.ID – Aset pemerintah bukan sekadar bangunan yang berdiri dan fasilitas yang terlihat. Kondisi fisik, keberadaan, hingga data pengelolaannya perlu dipastikan dan diperbarui secara berkala.
Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui kegiatan Survei Database Bangunan dan Fasilitas Milik Daerah.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Kristiyanto, mengatakan pihaknya turut mendampingi tim survei dari Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui kegiatan swakelola bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bulungan.
Survei lapangan yang dilaksanakan pada Jumat, 11 September 2026, tersebut menyasar sejumlah bangunan dan fasilitas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, termasuk aset yang berada dalam pengelolaan Dinas Pertanian.
“Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan mendukung penuh pelaksanaan survei Database Bangunan dan Fasilitas Milik Daerah ini. Kegiatan ini penting untuk memastikan data dan kondisi aset yang berada dalam pengelolaan kami dapat terdata dengan baik, akurat, dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Kristiyanto.
Pada tahap awal, survei dilakukan di sejumlah lokasi di Kecamatan Tanjung Selor, di antaranya UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPPP), Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan di Jalan Kolonel Soetadji, Rumah Potong Hewan (RPH) Sabanar Lama, serta Gudang Pertanian Desa Selimau.
Tim survei tidak hanya melakukan pendataan administratif, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi bangunan dan fasilitas secara langsung di lapangan.
Kegiatan tersebut didampingi oleh Pengurus Barang Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, sehingga kondisi aset yang berada dalam pengelolaan dinas dapat dicatat dan diverifikasi secara lebih lengkap.
Kristiyanto menilai pemutakhiran data tersebut penting untuk mendukung pengelolaan aset daerah ke depan.
“Dengan adanya pemutakhiran database ini, kami berharap pengelolaan aset daerah ke depan semakin tertib, transparan, dan dapat mendukung kebutuhan pelayanan serta pelaksanaan tugas pemerintahan secara berkelanjutan,” katanya.
Pendataan ini diharapkan menghasilkan database aset yang lebih lengkap, akurat, dan mutakhir, sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi bangunan dan fasilitas yang dimiliki.
Bagi Dinas Pertanian Bulungan, keterlibatan dalam survei tersebut juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi dalam memastikan aset daerah tidak hanya tercatat di atas kertas, tetapi juga diketahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Sebab, aset daerah bukan sekadar angka dalam laporan.
Di balik setiap bangunan dan fasilitas, ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan keberadaannya, kondisinya, serta pemanfaatannya tetap terkelola dengan baik. (Adv/jo)
Discussion about this post