BULUNGAN, Bacafakta.id — Bupati Bulungan Syarwani secara resmi membuka puncak Bulan Bakti Peternakan Bulungan 2026 yang digelar Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Bulungan, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sektor peternakan sekaligus mendorong kemandirian pangan di Kabupaten Bulungan.
Dalam sambutannya, Syarwani menegaskan bahwa pengembangan peternakan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
Namun, di balik potensi tersebut, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan daging unggas masyarakat Bulungan yang saat ini masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Syarwani mengungkapkan, kebutuhan ayam potong di Kabupaten Bulungan mencapai sekitar 8.000 ekor per hari, atau setara kurang lebih 6 ton daging unggas untuk memenuhi konsumsi masyarakat.
Sayangnya, peternak lokal baru mampu memasok sekitar 1.500 ekor per hari.
Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 6.500 ekor ayam setiap hari yang harus didatangkan dari luar daerah, terutama dari Kabupaten Berau dan Kota Tarakan
“Pemenuhan kebutuhan unggas di Kabupaten Bulungan sebanyak 8.000 ekor atau kurang lebih 6 ton daging ini hanya mampu dipasok peternak unggas di Bulungan kurang lebih 1.500 ekor. Sisanya 6.500 ekor dipasok dari Kabupaten Berau dan Kota Tarakan,” kata Syarwani.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha peternakan unggas di Bulungan masih sangat terbuka. Pemerintah daerah tidak hanya ingin peternakan lokal mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Bulungan, tetapi juga berkembang hingga mampu menjadi pemasok bagi daerah tetangga.
Karena itu, pemerintah mendorong desa-desa untuk ikut mengambil peran dalam pengembangan usaha peternakan, khususnya ayam potong.
Salah satu skema yang tengah didorong adalah pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pengembangan kelompok usaha produktif di bidang peternakan.
Syarwani mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan akan memperkuat regulasi agar pada 2027 pengembangan usaha ekonomi produktif di desa memiliki ruang yang lebih jelas.
“Mudah-mudahan tahun 2027 bisa dibuka bagaimana pengembangan kelompok produktif, usaha produktif di setiap desa melalui penggunaan skema Alokasi Dana Desa. Ini bisa menjadi panduan bagi kepala desa untuk menggerakkan usaha-usaha ekonomi produktif, khususnya di bidang peternakan unggas,” ujarnya.
Pakan Jadi Tantangan Utama. Di sisi lain, Syarwani menyebut persoalan biaya produksi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan peternakan unggas di Bulungan.
Salah satu komponen terbesar adalah biaya pakan yang mencapai sekitar 40 persen dari biaya pokok produksi.
Persoalannya, kebutuhan pakan unggas saat ini masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah Bulungan.
Karena itu, pemerintah daerah akan menindaklanjuti peluang pengembangan produksi pakan ternak di daerah sendiri.
Menurut Syarwani, Bulungan memiliki sumber bahan baku pakan yang cukup melimpah. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan teknologi pengolahan agar bahan baku tersebut dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, dan standar pakan unggas.
“Kita tahu di Bulungan sumber bahan baku pakan cukup banyak dan melimpah. Tinggal bagaimana sentuhan teknologinya, seperti pemenuhan kebutuhan vitamin dan nutrisi pakan sesuai dengan konsumsi dan kebutuhan unggas di Bulungan,” jelasnya.
Jika produksi pakan lokal dapat diwujudkan, pemerintah berharap ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat ditekan sekaligus menurunkan biaya produksi peternak.
Peternakan, Pendidikan hingga Penguatan SDM
Dalam kesempatan tersebut, Syarwani juga menyinggung sejumlah agenda pembangunan yang akan dikembangkan di Bulungan.
Salah satunya terkait rencana pembukaan fakultas oleh Universitas Padjadjaran di wilayah Bulungan. Laboratorium lapangan rencananya berada di kawasan Kelubir, eks tambang PT PKN.
Menurut Syarwani, pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya berkaitan dengan bidang pascatambang, tetapi juga dapat diperkuat dengan pengembangan budidaya perikanan.
Sementara di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan program Bulungan Mengajar yang akan mulai didorong pada 2027.
Program tersebut nantinya melibatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran di tingkat SD maupun SMP.
Syarwani menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab guru dan tenaga kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah secara luas.
“Bagaimana kita mendorong upaya peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui bidang kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya tanggung jawab teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga guru, tetapi juga hadir pemerintah daerah dalam arti luas melalui perangkat daerahnya,” katanya.
Ia berharap rangkaian program tersebut dapat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bulungan.
Puncak Bulan Bakti Peternakan Bulungan 2026 pun diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengubah potensi peternakan daerah menjadi kekuatan ekonomi sekaligus memperkecil ketergantungan Bulungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. (adv/kls).
Discussion about this post