Ratusan PPS Bulungan Dilantik, Lili Suryani: Harus Bekerja Benar

edukata.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan melaksanakan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Selasa (24/1/2023). Pengambilan sumpah jabatan penyelenggara adhoc itu, tersebar di lima titik pelaksanaan. Salah satunya berpusat di Tanjung Selor, di mana ada lima kecamatan yang bergabung.

Ketua KPU Bulungan Lili Suryani mengatakan, sebanyak 243 anggota PPS yang dilantik. Yaitu masing-masing 3 anggota PPS di tiap desa dari total 81 desa, 10 kecamatan, yang tersebar di Bulungan.

Dalam sambutannya, Lili Suryani menegaskan perihal integritas. Menurutnya, PPS merupakan garda terdepan dalam pemilu. Punya tugas penting, untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang dilantik mengemban tugas sangat berat pada pemilu serentak 2024. Saya harapkan jaga integritas, di mana saya yakin sebagai garda terdepan banyak iming-iming khususnya dari calon, dari partai, sampai semua kalangan punya kepentingan di tingkat desa atau kelurahan,” katanya.

Usai dilantik, PPS langsung dituntut melakukan perekrutan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Badan adhoc tersebut, di rekrut berdasarkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang melakukan pemutakhiran data pemilih.

“Ini penting, untuk melihat bagaimana data pemilih nantinya. Kalau kualitas data pemilih bagus, menentukan kualitas pemilu kita,” ujarnya.

Selain, ke depan juga PPS diminta untuk membentuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), jelang pemungutan suara. Artinya, seluruh badan adhoc, terlebih yang bertugas di desa/kelurahan harus memiliki integritas tinggi. Apalagi, kecurangan rawan terjadi di tingkat TPS.

“Harus bekerja benar. Bukan hanya bekerja baik. Karena bekerja benar sudah pasti baik, tapi bekerja baik belum tentu benar. Itu yang harus jadi perhatian sebagai penyelenggara,” tegas Lili Suryani.

Dia juga menambahkan, perekrutan adhoc perlu memperhatikan sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi. Seperti pantarlih, memiliki tugas pendataan yang berbasis teknologi informasi.

“Jadi harus mengerti teknologi, minimal punya dan tahu mengoperasikan smartphone. Selain juga tahu wilayah tempat dia bertugas,” sebutnya.

Selain merekrut adhoc, PPS juga dalam waktu dekat akan melaksanakan tugas verifikasi faktual. Yakni terhadap dukungan perseorangan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Februari mendatang.

“Tugas adhoc berat, dan butuh integritas tinggi, kejujuran dan perlu banyak waktu. Dan itu tadi harus bekerja benar,” pungkasnya. (edu)