edukata.id, TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nunukan, Tamara Moriska mengatakan, penanganan masalah eksploitasi perempuan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
Pasalnya, sinergitas perlu dijalin dan diperkuat agar setiap potensi kasus dapat dicegah semaksimal mungkin. Kemudian, terdapat langkah penanganan yang tepat dan efektif untuk melindungi hak dan keselamatan korban.
“Perlu adanya kerja sama dalam hal pencegahan, pengawasan dan pemulihan dalam kasus eksploitasi perempuan. Semua pihak memiliki peranan dan ini harus disinergikan dengan baik dan berkelanjutan,” katanya, Sabtu (18/11/2023).
Pihak keluarga dan masyarakat juga memiliki peran sentral untuk menjaga saudara dan kerabatnya dari tindak eksploitasi perempuan. Penting untuk menghadirkan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman bagi perempuan.
“Selain pemerintah dan stakeholder terkait yang memiliki tanggung jawab sesuai ketentuan, peranan masyarakat juga sangat dibutuhkan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, kasus eksploitasi pada perempuan menjadi topik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kaltara pada tahun ini. Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Kaltara menyuarakan suara yang meminta pemerintah benar benar hadir dalam penanganan kasus eksploitasi perempuan yang terjadi. (edu)
Discussion about this post