TANJUNG SELOR, edukata.id – Pemkab Bulungan melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan 2023. Ini dilakukan untuk percepatan kinerja pemerintah pada tahun ini.
Bupati Bulungan, Syarwani menyampaikan bahwa beberapa kegiatan perlu dievaluasi dan membutuhkan penambahan waktu penyelesaian karena berbagai kendala yang dihadapi.
Namun, sebagian besar kegiatan, khususnya 10 program prioritas daerah, dapat terealisasi di atas 80 persen baik secara fisik maupun keuangan.
“Evaluasi kinerja 2023 ini menjadi awal bagaimana kegiatan 2024 berjalan sesuai yang kita harapkan,” kata Syarwani, Selasa (20/2).
Ia mengucapkan terima kasih atas semangat para perangkat daerah dalam melaksanakan 10 program prioritas daerah tahun 2023. Dengan capaian rerata kegiatan di atas 80 persen baik secara fisik maupun keuangan.
“Ini merupakan hasil kerja bersama dari OPD yang melaksanakan kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia mendorong para OPD yang belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja tersebut sesuai dengan pengalaman pada tahun 2023 dan memperhatikan dampak makro ekonomi yang timbul akibat dari belum maksimalnya panen di wilayah penghasil beras, yang berakibat naiknya harga beras di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Bulungan.
“Saya meminta agar kegiatan yang bersifat Penunjukan Langung (PL) termasuk kegiatan padat karya dapat segera dilaksanakan. Terutama yang melibatkan masyarakat secara langsung yang tentunya berdampak pada pendapatan masyarakat,” bebernya.
Dalam evaluasi 15 program prioritas yang dijalankan oleh seluruh perangkat daerah. Syarwani menekankan bahwa masing-masing program prioritas perlu dievaluasi dan 15 program tersebut menjadi panduan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.
Ia juga menilai bagian mana yang sudah dilaksanakan dan dievaluasi serta bagian mana yang belum mencapai progres yang baik.
“Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) secara legal formal memang sudah diakui oleh pemerintah pusat tetapi evaluasi harus dilakukan secara internal, termasuk upaya inovasi dan pengkondisian secara sistem agar dapat terkoneksi secara maksimal untuk memberikan layanan publik yang baik,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Syarwani menekankan secara khusus pada Dinas Pertanian berkaitan dengan visi misi daerah, yaitu mewujudkan Bulungan berdaulat pangan maju dan sejahtera.
“Saya minta Dinas Pertanian agar memperhatikan implementasi program prioritas dalam visi tersebut, seperti Mandau tani, satu desa satu produk dan jaminan mutu hasil pertanian,” bebernya.
Menurutnya, intervensi APBD selama ini juga telah dilakukan, termasuk pengalokasian jalan usaha tani bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan harapan akses ke lahan pertanian yang lancar dapat meningkatkan produksi pertanian. Namun, ia berharap para perangkat daerah pengampuh 15 program prioritas ini, khususnya dengan isu pangan, harus benar-benar bisa maksimal.
“Sejak saya dilantik bersama Wakil Bupati Ingkong Ala pada Februari 2021 hingga saat ini, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun, baik atau tidaknya pengelolaan APBD harus diperhatikan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan pentingnya memastikan bahwa kegiatan yang dieksekusi dalam mengeksekusi prioritas daerah tidak keliru. “Jadi, saya ingin memastikan bahwa kegiatan harus inline dengan 15 program prioritas daerah yang sudah diputuskan bersama,” pungkasnya. (edu)
Discussion about this post