edukata.id – Kegiatan proyek fisik dapat berjalan dengan baik, jika didukung sejumlah aspek. Seperti kerja sama tim yang baik, perencanaan desain dan konstruksi yang baik, serta pengendalian mutu proyek yang berjalan sesuai rencana.
Untuk memastikan aspek tersebut, perlu pengawasan pembangunan sebuah proyek. Yaitu, melihat apakah pembangunan dapat mencapai hasil yang maksimal.
Di dalam pengawasan proyek, bertujuan mengevaluasi dan monitoring realisasi fisik dan realisasi keuangan. Lalu meneliti dan mengevaluasi kondisi proyek dan memberikan saran-saran atau pengarahan jika terdapat permasalahan yang berdampak pada kemajuan proyek.
Serta, memberikan informasi tentang temuan-temuan di lapangan, sekaligus memberikan saran-saran konstruktif kepada manajemen. Hal demikian telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa waktu yang lalu, terhadap kinerja APBD tahun 2022.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan monitoring dan evaluasi.
“Monitoring dan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan. Tapi kita ingin memastikan pekerjaan yang sudah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik,” katanya, ditemui di Kantor DPRD Kaltara, Senin (19/12/2022).
Beberapa hal menjadi evaluasi dari pemantauan yang dia lakukan belum lama ini. Di antaranya, konsistensi kerja dari aparat penyelenggara perlu perbaikan.
“Administrasi, kecakapan, keterampilan dalam melaksanakan tugas dan waktu pekerjaan. Itu harus diperhitungkan baik oleh penyelenggara, dalam arti pemerintah, atau PPTK atau pengguna anggaran,” tuturnya.
Selain itu, dari sisi realisasi, hingga Minggu (18/12/2022), proyek fisik yang didanai APBD mencapai 70,79 persen. Ditambahkan Kepala Biro Pembangunan Kaltara Sapi’i, melihat perkembangan saat ini, pihaknya optimis bisa mencapai target realisasi di atas 90 persen.
“Serapan keuangannya 67,03 persen. Jadi kita bandingkan dari tahun ke tahun, Insya Allah target kita di atas 90 persen di akhir tahun 2022 ini,” sebutnya.
Senada dengan wagub, lewat monitoring yang dilaksanakan, dapat memberikan motivasi bagi pelaksana proyek. Apalagi, telah disampaikan beberapa solusi agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lancar.
“Saat monitoring dan evaluasi, kita juga sarankan kepada teman-teman yang pelaksana di lapangan untuk menambah jam kerja, menambah tenaga kerja. Itu alternatif yang kita berikan,” jelas Sapi’i.
Hanya saja, dia juga membeberkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa diselesaikan sampai akhir tahun. Sehingga alternatif adendum bisa diterapkan, untuk mengubah kontrak agar diperpanjang di tahun berikutnya.
“Karena dengan adendum perpanjangan waktu, proyek itu pasti selesai. Karena kita kasih kesempatan kepada penyedia untuk melaksanakan kegiatan itu. Tapi dengan konsekuensinya, penyedia akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sambungnya.
Kepala biro menyebutkan salah satu contoh proyek yang kemungkinan tidak salah selesai adalah Gedung Diklat Kaltara. Jika melihat progres saat monitoring, pembangunan tersebut diproyeksikan bisa mencapai realisasi sampai 80 persen di penghujung tahun.
Di samping itu, ada pula pembangunan lain yang dikerjakan tahun jamak alias multiyears. Salah satunya proyek pembangunan Kantor DPRD Kaltara.
“Kalau gedung DPRD dia multiyears. Tapi jika dibandingkan progres sekarang gedungnya masih sesuai. Pada peninjauan terakhir itu sudah 40 persen,” ujarnya.
Artinya gedung wakil rakyat tersebut bisa selesai sesuai target di tahun 2023 mendatang. Apalagi saat ini pengerjaan gedung terus berjalan. Diharapkan, proyek yang lain juga bisa terealisasi sesuai perencanaan. (edu)
Discussion about this post