KALTARAINFO.COM – Sejak 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, masih memiliki masalah.
Realisasi penyerapan Otsus belum dirasakan oleh masyarakat Papua sampai tingkat terendah mengakibatkan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di Papua.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Dance Yulian Flassy menegaskan pentingnya dibentuk lembaga independen agar dana Otsus yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
Pembentukan badan independen diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
“Perlu lembaga independen yang takut Tuhan, harus ada dalam revisi UU (Otsus Papua-red) ini. Yang takut Tuhan. Badan ini akan bertugas mengawasi implementasi Otsus Papua,” tegas Dance Yulian Flassy saat menghadiri audiensi MPR for Papua di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Dance menambahkan badan independen untuk memastikan pelaksanaan berbagai macam kebijakan yang dirasakan langsung masyarakat.
Dance tak mengingingkan kembali terulang realisasi penyerapan Otsus Terutama, dana Otsus. Amendemen harus membawa perbaikan terhadap implementasi Otsus Papua.
“Revisi UU Otsus ini harus benar-benar (berpihak) kepada orang Papua, kebijakan siluman setop,” ujarnya.
Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun menyampaikan usulan pembentukan badan independen.
Sebab, ada ego sektoral yang timbul akibat pengawasan maupun implementasi dilakukan banyak kementerian/lembaga.
“Ego sektoral ini membuat koordinasi pembangunan Papua memakan waktu sehingga, kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat berjalan lambat, ” katanya.
Discussion about this post