edukata.id – PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) melaksanakan konsultasi publik Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RI-PPM), Rabu (27/12/2023). Bertempat di Auditorium Universitas Kaltara di Tanjung Selor, agenda tersebut dihadiri oleh pelbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), sejumlah organisasi, camat hingga media.
Konsultasi publik tersebut merupakan rangkaian dari penyusunan dokumen RI-PPM PT PKN tahun 2024 – 2028. Dijelaskan Kepala Teknik Tambang PT PKN Yonie Utomo, bahwa program pengembangan masyarakat tak hanya bicara mengenai biaya.
“Yang penting bagaimana menemukan kegiatan atau program sesuai kebutuhan, di atas keinginan. Karena akan memberikan dampak yang lebih optimal bagi pengembangan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, perusahaan yang tergabung dalam Energi Nusa Mandiri (ENM) Group ini, telah melakukan beberapa agenda. Di antaranya sosial mapping atau pendataan secara sistematis terhadap beberapa desa terdampak kegiatan perusahaan.
“Ada 24 desa di sekitar kegiatan kami. Ada 11 desa yang dampak paling besar yang kami sebut sebagai ring satu, dan 13 desa lainnya dampaknya sedang,” sebutnya.
Selain itu, PT PKN juga sudah melakukan forum group discussion (FGD) di sejumlah desa. Melakukan diskusi langsung dengan pihak desa, kecamatan dan tokoh masyarakat.
“Jadi kami langsung bertemu untuk mendapatkan masukan,” ujar Yonie.
Selanjutnya, diskusi lewat konsultasi publik, di mana untuk menjalin komunikasi, koordinasi sekalian konsultasi dengan pemerintah daerah, baik kabupaten termasuk provinsi.
“Setelah ini kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Setelah semua konsultasi dilakukan akan jadi buku pedoman untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Terkait penyusunan RI-PPM, pemerintah daerah mendorong agar setiap rangkaian dilakukan secara maksimal. Seperti dikatakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bulungan, Ibramsyah, setidaknya ada dua poin penting yang perlu menjadi perhatian.
“Pertama harus didasarkan pemetaan sosial, untuk mendapatkan gambaran awal kondisi masyarakat sekitar perusahaan sebelum aktivitas perusahaan dimulai. Pemetaan sosial dilakukan sebagai gambaran utuh kondisi pendidikan, kesehatan dan kondisi lainnya,” terangnya menyampaikan sambutan Bupati Bulungan.
Lalu, Ibramsyah juga menekankan ada setidaknya 8 program dalam dokumen perencanaan. Seperti pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan rill atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pembentukan lembaga komunitas dan infrastruktur.
“Untuk itu saya berpesan agar diikuti dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Terutama untuk menghimpun calon sasaran, kondisi atau karakteristik dan permasalahan sosial pada lingkungan sekitar perusahaan,” sambungnya.
Kemudian, yang terpenting bisa menjadi bahan untuk menentukan keputusan yang tepat, sesuai dengan sosial lingkungan. Sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan PPM.
“Sehingga program PPM yang dijalankan bisa lebih terukur, terarah, tepat guna dan tepat sasaran,” pungkasnya. (edu)
Discussion about this post