edukata.id – Harapan masyarakat Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), agar jalan poros dari Tanjung Selor menuju Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur segera diperbaiki, sepertinya akan segera terealisasi.
Menyusul keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023, tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, Pusat akan menangani jalan tersebut.
Seperti diketahui, dalam Inpres yang ditandatangani presiden pada 16 Maret 2023 ini, menginstruksikan kepada beberapa kekementerian, termasuk pemerintah daerah.
Dalam Inpres ini, Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam salah satu wilayah yang disebut sebagai daerah yang diinstruksikan untuk dilakukan percepatan peningkatan konekfitas jalannya.
Tersebut ada 4 kementerian yang diinstruksikan sesuai Inpres. Yaitu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian PUPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Kaltara Suheriyatna menyampaikan, berdasar informasi yang diberikan kepadanya, peningkatan jalan dari simpang tiga jalan nasional menuju Tanah Kuning telah masuk dalam bach-1 atau tahap I tahun 2023 ini.
Ia mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Ditjen Bina Marga telah mengeluarkan surat perihal instruksi untuk melakukan pengadaan tender kegiatan penanganan jalan daerah, sesuai Inpres Nomor 3/2023.
Terdapat 528 paket kegiatan, dari Aceh sampai Papua. Termasuk di Kalimantan Utara, yang diinstruksikan ada beberapa paket penanganan jalan daerah. Di mana salah satunya adalah jalan dari simpang 3 jalan tras kalimantan – Tanah Kuning.
Tersebut dalam surat instruksi yang ditandatangani Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian itu, penanganan jalan menuju Tanah Kuning terbagi dalam dua seksi.
Jalan poros menuju Tanah Kuning, menurut Suheriyatna mendapat prioritas, karena sesuai yang tercantum dalam Inpres, jalan itu menjadi akses menuju kawasan industri. Sama seperti Morowali, Konawe, dan Weda Bay.
Selain jalan poros menuju Tanah Kuning, juga masuk dalam tahap I, peningkatan jalan simpang Inhutani – Desa Setarap di Malinau. Kemudian peningkatan jalan Padaidi di Nunukan.
Dalan surat yang dikeluarkan pada 11 Mei lalu tersebut, disebutkan bahwa instruksi untuk dilakukan tender ini, selain menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2023, juga merujuk pada Surat Menteri PUPR, tentang daftar proyek prioritas penanganan jalan daerah.
Surat ini ditujukan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN)/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di bawah Kementerian PUPR untuk melakukan tender. Kemudian diminta juga untuk segera menyiapkan dokumen yang diperlukan agar lelang bisa dipercepat.
“Ditargetkan Juli tahun ini, sudah bisa mulai proses pra kontrak,” kata Suheriyatna yang mendapat informasi langsung dari Dirjen Bina Marga yang ternyata rekan seangkatan saat sama-sama diterima sebagai ASN di Kementerian PUPR pada tahun 1989 silam.
Sebelumnya, Bupati Bulungan Syarwani menyebut, untuk peningkatan jalan poros Tanjung Selor – Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur dibutuhkan anggaran antara Rp 75 miliar – Rp 100 miliar.
Sementara dari Kementerian PUPR sendiri belum diketahui berapa nilai atau pagu anggaran yang disiapkan untuk penanganan jalan tersebut.
Untuk diketahui, sesuai surat menteri PUPR RI, telah disepakati masuk dalam rancangan daftar proyek prioritas penanganan jalan daerah sebanyak 996 kegiatan, untuk panjang jalan 6.849 kilometer dan jembatan sepanjang 906 meter. Dengan alokasi anggaran Rp 32,7 triliun. (*)
Discussion about this post