Ibu Kota Baru Bisa jadi Contoh Dunia Internasional Tapi Tak Boleh Tergesa-gesa

KALTARAINFO.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan posisi kepada ahli profesi di bidang arsitektur, bidang perencanaan, dan bidang lingkungan hidup di Badan Otorita Ibu Kota Baru (IKN).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. “Presiden mengundang para ahli untuk ikut serta duduk di Badan Otorita Ibu Kota, apabila sudah terbentuk,” ujar Suharso seperti dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (16/4).

Menurut Suharso, nantinya para ahli bisa memberikan rekomendasi tentang pembangunan ibu kota baru. Hal ini khususnya terkait perencanaan dan pelaksanaan di ibu kota negara baru.

Suharso menyatakan pemerintah terbuka dengan semua gagasan mengenai pembangunan dan operasional di ibu kota baru.

Menurutnya, seluruh pihak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di ibu kota baru.

“Jadi, tadi Pak Presiden telah mendengarkan dengan seksama seluruh masukan itu untuk jadi pertimbangan,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Phil Hendricus Andy Simarmata mengatakan ada tujuh asosiasi yang berbincang dengan Jokowi terkait ibu kota baru.

Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan terkait ibu kota baru. Pertama, Andy berharap pembangunan ibu kota baru bersifat menyeluruh dari makro sampai mikro.

Dengan demikian, prosesnya sesuai dengan standar pembangunan yang ada selama ini.

“Visi ibu kota baru bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan,” kata Andy.

Kedua, ia berharap ibu kota baru jadi contoh bagi dunia internasional. Dengan demikian, pembangunannya akan fokus pada hutan tropis.

“Kami dukung cepat prosesnya, tapi tidak boleh tergesa-gesa, sehingga kemudian bisa hadirkan kota yang dicintai,” kata Andy.

Ketiga, Andy menekankan proses pembangunan ibu kota baru harus betul-betul terukur. Hal ini agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Sebelumnya, Bappenas menyebut titik nol dan Istana di ibu kota baru akan berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proses pemindahan ibu kota negara terus dilakukan di masa pandemi Covid-19.

Persiapan itu meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan serta aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi bagi ibu kota negara dan sekitarnya.

Namun, persiapan pembangunan ibu kota baru juga disesuaikan dengan program vaksinasi nasional yang sedang dilakukan secara bertahap.