edukata.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang kembali melakukan kunjungan ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim). Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara Suriansyah, sejumlah asisten serta Anggota DPRD Kaltara Achmad Djufrie, gubernur ditemui langsung oleh Bupati Berau Sri Juniarsih.
Pertemuan itu menampilkan kesenian perpaduan tiga suku asli Bumi Batiwakkal-sebutan Kabupaten Berau. Yakni Banua, Bajau dan Dayak (Babada) menjadi pembuka pertemuan di Balai Mufakat, Jalan Cendana Kecamatan Tanjung Redeb, Sabtu (14/1/2023) malam.
Bertemakan “Menuju Masyarakat Bertetangga yang Harmonis dan Bermatabat”, hadir sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat dari kedua daerah yang bertetangga sekaligus berbatasan langsung tersebut.
Di pertemuan itu, kembali dibahas perihal sejarah terbentuknya Kaltara sebagai sebuah provinsi. Seperti diketahui, Kabupaten Berau merupakan salah satu inisiator terbentuknya provinsi ke-34 ini. Di mana saat itu, tiga daerah (Bulungan, Tarakan, dan Berau) bersatu membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB).
Namun, dalam perjalanannya ada perubahan Undang-Undang (UU) yang mengatur harus lima kabupaten kota. Kemudian bergabung dua daerah lain, Kabupaten Nunukan dan Malinau.
Ketika sudah sampai lima daerah pengusul, hingga tahap akhir dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Samarinda, secara tiba-tiba Kabupaten Berau mengundurkan diri. Agar tetap lima daerah, maka dibentuklah Kabupaten Tana Tidung supaya tetap menjadi satu syarat membentuk Provinsi Kaltara.
Atas dasar perjalanan sejarah itu, gubernur bersama sejumlah tokoh dari Kaltara, kembali membuka komunikasi perihal Berau untuk gabung dengan Kaltara. Apalagi, menurut Zainal Paliwang, beberapa urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Berau, lebih dekat dengan Kaltara.
Dia bahkan menjelaskan, pelayanan terhadap masyarakat menjadi faktor utama. Di mana, letak geografis Ibukota Kaltara dengan Berau yang hanya berjarak 2 jam melalui jalur darat. Sementara menuju Ibukota Kaltim (Samarinda), harus menempuh waktu mencapai 15 jam.
“Urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Berau memiliki keterkaitan dengan Kaltara. Khususnya, Tanjung Selor dan Kota Tarakan,” jelas Gubernur Kaltara.
Lanjutnya, beberapa institusi seperti Telkom, dan BPDKaltim-Kaltara menginduk pada kantor wilayah yang ada di Kaltara. Lalu, kantor pelayanan seperti Pajak Pratama Tanjung Redeb yang melayani Kabupaten Berau berada di Kota Tarakan. Demikian pula Pos Angkatan Laut (AL) yang ada di Berau juga berada di bawah naungan LANTAMAL XIII Tarakan.
Bahkan, untuk membujuk Berau bisa gabung dengan Kaltara, gubernur berjanji membangun jalan tol ke Berau. Hal itu menurutnya, semakin mempersingkat waktu tempuh ke Ibukota Kaltara.
Selain itu, gubernur juga menyebut keberadaan Kawasan Industri Hijau Indoensia (KIHI) di Tanah Kuning – Mangkupadi. Kemudian, tak hanya sebagai wilayah penyangga Ibukota Negara (IKN) di Kaltim, Kaltara punya potensi gerbang utama perdagangan dunia, dengan sumber daya energi dan potensi pangan yang besar.
“Tentu dengan segala potensi itu, bukan tidak mungkin Berau akan berkembang bersama Kaltara,” ujarnya.
Namun demikian, gubernur mengatakan, dalam mengajak Berau tidak terkesan buru-buru. Tapi ini tidak terpisahkan dari faktor sejarah, yakni ada kedekatan kerajaan antara Bulungan dan Berau.
“Biarkan berproses dan mengalir, tidak ada kesan buru-buru. Kami selalu membuka ruang agar Berau bergabung dengan Kaltara,” tegasnya.
Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kaltara turut hadir. Di antaranya, Yang Mulia Sultan Muda Kesultanan Bulungan, H Datuk Dissan Maulana Djalalludin, Ketua FKUB Kaltara Ustaz Abdul Djalil Fatah, Ketua Adat Tidung H. M. Yunus Indris, Ketua Dewan Pakar KKSS Kaltara H Ince A Rifai, Alumni SPKMU Kaltara Ismit Mado, dan Ketua K2NTT Kamilus Ruing.
Sedangkan tokoh dari Berau, juga ikut menghadiri silaturahmi tersebut. Mulai dari Anggota DPRD Kaltim sekaligus Pembina Lembaga Adat Bersatu Babada (Banua, Bajau, Dayak) Kabupaten Berau Drs. H. Makmur HAPK, MM, Sultan Gunung Tabur Yang Mulia H. Adji Raden Muhammad Bachrul Hadie, serta Ketua Lembaga Adat Bersatu Babada Berau, H. Fahruludin. (edu)
Discussion about this post