TANJUNG SELOR, edukata.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan terhadap anak. Komitmen itu ditunjukkan melalui pembinaan terhadap Forum Anak Daerah (FAD).
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kaltara, telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan wawasan bagi FAD di Kaltara pada Selasa (10/09/2024).
Kegiatan yang dibuka oleh Plh. Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara Burhanuddin, S. Sos., M.Si., tersebut diisi oleh narasumber dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Yakni dengan materi tentang peningkatan peran forum anak untuk pemenuhan hak partisipasi anak yang bermakna.
“Anak memiliki beberapa hak. Yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi,” kata Devi Ayu Rizki, sebagai narasumber dari Kementerian PPPA.
Dia menerangkan, bahwa wadah FAD, merupakan hak partisipasi yang terdapat dalam Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2022. Di mana, anak-anak dapat menyatakan pandangan sendiri sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.
“Yakni tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Dan, dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan anak sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya,” sambungnya menjelaskan.
Diketahui, FAD yang terdapat di Kaltara sudah terbentuk di lima kabupaten dan kota. Lalu terdapat 15 Forum Anak Kecamatan, dan 28 Forum Anak Desa/Kelurahan.
Di dalam Forum Anak terdapat Alat Kelengkapan Forum Anak. Terdiri dari Majalah Forum Anak dan Admin Website Forum Anak. Sedangkan, Forum Anak berisi Tim Kode Etik FA, Sekretariat FA, Pembina, Pendamping, Fasilitator, dan Pengurus Anggota FA.
“Komponen partisipasi anak yang bermakna terdiri dari adanya kesempatan yang aman dan inklusif bagi anak. Untuk membentuk dan mengekspresikan pandangannya (ruang), meningkatnya kapasitas anak dan orang muda dalam mengungkapkan pandangannya dengan berbagai pilihan media (suara). Lalu meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam partisipasi anak (audiens), dan adanya umpan balik terhadap pandangan anak (pengaruh),” tutur narasumber.
Disebutkan pula bahwa terdapat tiga tipe/jenis partisipasi anak. Di antaranya konsultatif, kolaboratif dan dipimpin oleh anak.
Adapun dalam penyelenggaraan Forum Anak terdapat pedoman kode etik penyelenggaraan partisipasi anak. Yaitu melalui forum anak dengan tujuan menyadari, mencegah, melaporkan dan merespons secara tepat isu kekerasan terhadap anak yang dapat terjadi.
“Termasuk berperilaku secara tepat terhadap anak yang terlibat dalam kegiatan forum anak, serta memastikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan aman bagi keselamatan anak,” lanjutnya.
Kemudian, kewajiban bagi fasilitator, pendamping, mitra dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan forum anak antara lain memastikan adanya keterbukaan. Agar bisa mendengarkan dan mendiskusikan masalah atau kekhawatiran yang dialami oleh anak, mendorong praktik partisipatif. Sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam berpartisipasi pada kegiatan forum anak, mendiskusikan hak anak terkait apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, apa yang boleh dan tidak boleh, serta apa yang dapat dilakukan jika timbul masalah.
Sementara itu, Forum Anak juga berperan dan terlibat dalam proses pembangunan, yaitu dalam proses perencanaan. Antara lain dapat mengundang perwakilan anak menjadi peserta aktif dalam musrenbang RKPD, RPJMD, RPJPD.
Selain itu forum anak juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan proses pembangunan. Yakni dengan menerima masukan anak selama pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Dan juga, melibatkan anak menjadi tim pelaksana program/kegiatan sesuai dengan kapasitasnya.
“Serta forum anak juga terlibat dalam evaluasi program pembangunan, melibatkan anak dalam tim evaluasi pelaksanaan KLA, standarisasi layanan dan tim evaluasi lainnya sesuai dengan kapasitasnya,” tutupnya. (adv/edu)
Discussion about this post