edukata.id – Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tumbuh 5,39 persen (yoy), periode November 2022. Tercatat, Inflasi bulan lalu itu sebesar 5,24 persen (yoy).
Untuk di Oktober, neraca perdagangan surplus sebesar USD 231,47 Juta (Ekspor USD 258,38 Juta dan Impor USD 26,91 Juta). NTP sebesar 110,29 naik 1,25 persen, sementara NTN sebesar 105,71 naik 0,13 persen.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltara memprediksi, angka pertumbuhan ekonomi Kaltara di Desember 2022 dapat lebih baik dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi di November 2022 lalu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Kaltara, Adi Widyanda, dalam Konferensi Pers Asset-Liability Comittee (ALCo) November 2022 secara daring, Senin (26/12/2022).
“Diproyeksikan akan menunjukkan tren positif dan akan lebih cepat bila dibandingkan periode bulan November 2022 lalu. Ini dikarenakan adanya perbaikan akses penyaluran BBM serta perayaan Natal dan Tahun Baru,” katanya.
Meski diprediksi ekonomi akan tetap tumbuh di Desember 2022, lembaganya mengingatkan akan pentingnya pengendalian angka inflasi di akhir tahun. Sejumlah strategi pengendalian inflasi masih harus dilakukan seperti pengendalian inflasi dari sektor transportasi.
Lantaran angka inflasi Kaltara November 2022 masih disumbang oleh kelompok pengeluaran transportasi dengan persentase mencapai 17,74 persen.
Menurut Adi Widyanda, sampai dengan 30 November 2022, realisasi APBN untuk Pendapatan mencapai Rp3,00 triliun dengan Belanja Rp9,52 triliun.
“Tercatat sampai dengan akhir November 2022, terdapat defisit di APBN Regional Kaltara sebesar Rp6,52 triliun,” kata dia.
Seperti diketahui, ALCo atau Asset-Liability Committee merupakan wujud pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkup Kaltara. ALCo merupakan laporan menyangkut kualitas pengelolaan keuangan di daerah melalui analisis makro fiskal.
Selain laporan realisasi, pada ALCo juga terdapat analisis deviasi realisasi terhadap pendapatan Pajak, Bea dan Cukai, PNBP/Hibah. Hingga 30 November 2022, Devisiasi realisasi dari sisi pendapatan sebesar Rp5,37 miliar.
Rincinya, dari deviasi pada sisi penerimaan pajak yakni sebesar Rp8 miliar (34 persen), Bea dan Cukai sebesar Rp2,52 miiar (6,30 persen), sementara pada sisi PNPB/Hibah sebesar Rp0,11 miliar (5,85 persen).
“Pada sisi pengeluaran, deviasi sisi Belanja sebesar Rp112,95 miliar. Disumbang oleh Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp23,28 miliar (5,31 persen), dan TKDD Rp 89,57 miliar (14,82 persen),” katanya.
Kontribusi TKDD terhadap pendapatan APBD hingga 30 November 2022 sebesar Rp6,31 triliun atau 83,04 persen dari total pendapatan APBD.
Pada realisasi I-Account APBD per 30 November 2022, Pemda mencatat Pendapatan Rp7,59 triliun dengan realisasi Belanja Rp6,23 triliun. Kinerja pendapatan ini, mengalami peningkatan sebesar Rp1.190,65 miliar atau 65,77 persen dibandingkan periode tahun 2021. Di mana, secara nominal peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan PPh Non Migas yang naik sebesar Rp645,24 miliar.
“TKDD turut mengalami peningkatan sebesar Rp331,92 miliar atau 5,23 persen, yang disebabkan oleh kenaikan dalam komponen DBH sebagai akibat kenaikan harga komoditas dunia,” tutunya.
Penerimaan negara secara agregat terus menunjukkan adanya peningkatan yang semakin kuat dibanding tahun sebelumnya. Namun dari sisi belanja negara menunjukkan adanya kontraksi. Untuk itu diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan belanja pemerintah terutama untuk belanja barang dan modal, serta percepatan penyaluran TKDD.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2022, fenomena penumpukan realisasi belanja di akhir tahun 2022 masih terjadi. Pada bulan November 2022 telah direalisasikan belanja sebesar Rp415 miliar.
Dijelaskan pula, hingga akhir bulan November 2022, terdapat sisa pagu sebesar Rp795 miliar yang berpotensi direalisasikan pada Bulan Desember 2022. Jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran selama 10 bulan (Januari-Oktober) sebesar Rp243 miliar, maka realisasi di bulan November tersebut mengalami peningkatan sebesar 70 persen, sedangkan potensi realisasi belanja di bulan Desember meningkat sekitar 3 kali lipat.
Selain itu, dinamika realisasi akhir tahun anggaran juga kerap diwarnai penyelesaian belanja modal pembangunan fisik yang memerlukan jaminan atau garansi bank mengingat penyelesaian finalnya terjadi setelah batas akhir penyampaian SPM-LS kontraktual.
Oleh karena itu, tingginya volume realisasi belanja beserta dinamika pencairan anggaran di akhir tahun tersebut harus diantisipasi oleh semua pihak terkait dalam rangka mewujudkan pencairan belanja akhir tahun yang lancar, efektif, tertib, dan akuntabel. (edu)
Discussion about this post