TANJUNG SELOR, edukata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) ‘mendorong’ agar subsidi ongkos angkut (SOA) barang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tahun 2023 ini segera dijalankan.
Program ini dinilai penting mengingat dalam waktu dekat ini akan ada perayaan hari besar, seperti hari kemerdekaan RI yang jatuh pada pertengahan Agustus serta Natal pada Desember mendatang. Pada beberapa hari besar ini, kebutuhan bahan pokok masyarakat tentu sangat dibutuhkan.
“Tapi kalau tidak salah, di awal Agustus (SOA barang) ini sudah jalan. Kita harapkan ini dapat segera dipercepat jalan,” ujar Marli Kamis, anggota Komisi III DPRD Kaltara, Selasa (25/7).
Menurutnya, masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi ke-34 Indonesia ini tentu sangat membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok, utamanya pada hari-hari besar maupun pada agenda lokal di perbatasan ini.
“Seperti Agustus dan Natal di akhir tahun nanti. Termasuk ada juga agenda lain yang dilaksanakan masyarakat di sana, seperti pesta panen dan lain sebagainya,” kata Politisi Partai Demokrat ini.
Sementara, untuk SOA penumpang, informasi yang diterima oleh pihaknya, itu sudah jalan pada awal Juli lalu. Sedangkan untuk rutenya, seperti yang ke daerah Krayan itu ada yang dari Tarakan, Nunukan, Tanjung Selor dan juga dari Malinau.
“Ini (jalan) belum sebulan. Ada yang ke daerah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Nunukan dan ada juga yang ke daerah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malinau,” sebutnya.
Marli menilai, keberadaan SOA penumpang dan barang ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara ini sebelum infrastruktur jalan ke perbatasan selesai atau fungsional.
“Bisa saja nanti SOA ini sudah tidak dijalankan oleh pemerintah daerah, tapi setelah infrastruktur jalan ke perbatasan fungsional. Artinya, masyarakat sudah ada alternatif akses untuk mengambil kebutuhan pokoknya,” kata Marli.
Tapi, lanjut Marli, dirinya juga memberikan catatan agar pemetaan pelaksanaan SOA penumpang ini memerhatikan kebutuhan masyarakat. Misalnya seperti musim tanam petani, masyarakat pasti jarang turun ke kota.
“Artinya harus ada penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kami dari DPRD, tentu akan mendukung adanya program dari pemerintah yang pro terhadap kepentingan masyarakat seperti ini,” sarannya. (edu)
Discussion about this post