edukata.id, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Albertus Stefanus Marianus, menyambut baik kedatangan para tokoh masyarakat adat Kenyah yang ingin menyampaikan aspirasinya di Gedung Dewan pada Senin (23/10/2023).
Menurut dia, apa yang disampaikan para tokoh masyarakat dalam rapat dengar pendapat hari ini, merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat yang sudah berulang-ulang disampaikan.
“Seperti disampaikan oleh ketua dewan adat dayak Kaltara ( Jhonny Laing Impang) tadi, persoalan ini sebenarnya sudah sejak lama. Harapan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang memadahi. Namun hingga kini oleh pemerintah daerah, belum terealisasi,” ungkap Albert–demikian sapaan akrabnya.
Bahkan, kata dia, program pembangunan jalan dari Tanjung Palas – Peso atau hulu Sungai Kayan yang menjadi salah satu aspirasi yang diharapkan masyarakat, sebenarnya sudah masuk dalam pokok pikiran DPRD Kaltara sejak 2017 lalu.
Sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, yang menyebut akan diprogramkan pada 2024, Albert minta agar hal ini mendapat atensi.
“Apalagi tadi sudah disaksikan langsung oleh perwakilan masyarakat, jangan sampai tidak terealisasi lagi,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
DPRD, kata dia, akan memberikan atensi sekaligus mengawal rencana pembangunan jalan Tanjung Palas – Peso seperti yang disampaikan Pemprov, bahwa akan mulai direalisasikan tahun depan.
“Kita akan kawal terus, dan diharapkan sudah masuk dalam APBD Murni 2024. Paling tidak sudah ada pembicaraan masuk. Dengan jaminan masyarakat langsung tadi,” tegasnya.
Akses jalan ke Peso, dalam hal ini Tanjung Palas – Long Lejuh, menurutnya, merupakan akses alternatif yang vital bagi masyarakat. Utamanya yang hendak pergi ke ibukota kabupaten.
“Ini bukan persoalan, warga hulu Kayan atau warga dari mana. Tapi ini kaitannya dengan aksesbilitas masyarakat yang memang wajib kita penuhi,” kata Albert.
Seperti diketahui, para tokoh masyarakat, dari Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Utara (Kaltara), menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga di wilayah hulu Sungai Kayan Kabupaten Bulungan.
Dua persoalan utama yang menjadi keluhan warga hulu Sungai Kayan, yang disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kaltara, Senin (23/10/2023) adalah akses jalan dan yang kedua, soal status areal hutan yang diharapkan bisa digarap oleh masyarakat.
Hadir dari perwakilan warga, di antaranya ketua Lembaga Adat Dayak Kaltara, Ingkong Ala, Ketua Dewan Adat Dayak Kaltara Jhonny Laing Impang, ketua lembaga adat dayak Bulungan, beberapa kepala desa (Kades) di wilayah hulu Kayan, serta sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya.
Sementara itu, menyambut kedatangan warga sekaligus memimpin jalannya RDP, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, anggota Komisi III Marli Kamis dan Elia Dj, serta perwakilan dari Pemprov Kaltara.
Sedikitnya ada 5 keluhan terkait infrastruktur jalan dan jembatan yang disampaikan dalam RDP antara DPRD dengan Lembaga Adat Dayak Kenyah Kaltara tersebut.
Di antaranya, akses jalan Tanjung Palas – Long Lejuh (sisi kanan Sungai Kayan)–Kecamatan Peso, akses jalan Long Bia – Long Yin, Jalan Long Buang – Long Pelban.
Kemudian pembangunan jembatan di Sungai Nyelung, serta penimbunan di hilir jembatan Mara Satu di Tanjung Palas Barat.
Kemudian yang tak kalah pentingnya, persoalan status lahan yang kerap membuat masyarakat bingung, dan bahkan takut ketika akan menggarap.
Discussion about this post