KALTARAINFO.COM – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BRGM KLHK) mendapat anggaran belanja tambahan pada 2021 sebesar Rp1,52 triliun untuk kegiatan rehabilitasi mangrove. Termasuk untuk Kalimantan Utara.
Hal ini dikatakan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis kemarin, (8/4). Siti menjelaskan kegiatan rehabilitasi mangrove itu akan dilakukan secara besar-besaran melalui program padat karya.
“Pada tahun lalu sudah dilaksanakan 63 ribu hektare dan dilanjutkan tahun ini 83 ribu hektare,” katanya.
Kegiatan rehabilitasi mangrove pada 2021 menyasar sembilan lokasi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua.
“Sudah ada yang dimulai dan kami targetkan menjelang puasa, Ramadhan, ini seluas 31.953 hektare itu seharusnya sudah dikerjakan dan sedang dipersiapkan dan berjalan di lapangan,” ungkapnya.
Selain mendapat tambahan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi mangrove, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp173,11 miliar untuk kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH) melalui mekanisme penggunaan sebagian dana PNBP PKH.
Pengukuhan kawasan hutan memiliki manfaat karena dapat menyelesaikan sengketa lahan dengan membuat tata batas kawasan hutan dan objek reforma agraria dari kawasan hutan.
Siti menjelaskan kegiatan pengukuhan kawasan hutan mencakup penataan batas kawasan hutan; penataan tata batas objek reforma agraria dari kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan; dan optimalisasi penerimaan negara melalui verifikasi lapangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penggunaan kawasan hutan dan peningkatan good governance pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
Selanjutnya, inventariasi sumber daya hutan; peningkatan dan pengembangan sistem informasi lingkung Ditjen PTKL; peningkatan kapasitas tenaga lapangan tata batas (juru ukur); penyusunan rencana pemulihan lingkungan hidup; serta dukungan kegiatan dalam rangka penyusunan peraturan/regulasi.
Sumber: Antara
Discussion about this post