KALTARAINFO.COM – DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menyesalkan pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan (DK) PBB tak mampu menghentikan aksi kejam militer Israel tersebut.
Aksi kolektif secara global belum menemukan titik terang terhadap konflik ini, menyebabkan kawasan Palestina masih mendapatkan bombardir dari Israel.
“Sebagai bentuk solidaritas Indonesia kepada Palestina, yang terus menjadi korban keganasan Israe, BKSAP DPR akan mengupayakan penegakan hukum atas tindakan Israel tersebut melalui diplomasi parlemen, ” ujar Fadli, Kamis (20/05/2021).
BKSAP menyampaikan beberapa seruan atas aksi Israel brutal Israel kepada warga Palestina tersebut. Pertama, mengutuk aksi Israel terhadap Palestina serta mendesak DK PBB untuk mengambil langkah konkret guna menghentikan tindakan brutal negara tersebut.
Kedua, BKSAP DPR RI juga menilai normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel bukan langkah yang positif.
“Ketiga, Dunia internasional diharapkan dapat menghimbau negara yang punya hubungan diplomatik agar dapat menekan Israel,” terang Fadli yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI itu.
Fadli meyakini apabila kondisi ini masih berlanjut, maka kredibilitas DK PBB dan wibawanya akan tergerus.
“Israel juga keras kepala dan kebal terhadap kecaman. Harus ada contoh nyata, seperti pengiriman penjaga perdamaian internasional di bawah bendera PBB atau boikot produk dan sanksi internasional,” ujarnya
Menurut data yang dihimpun BKSAP, saat ini tercatat aksi penembakan roket oleh Israel ke pemukiman Palestina tersebut sudah memakan korban jiwa hingga 217 orang. Sebanyak 61 orang terdiri dari anak-anak.
“Kami mengutuk tindakan Israel tersebut, kami juga menyuarakan berbagai diplomasi ke parlemen di forum-forum internasional dengan harapan menggalang solidaritas terhadap Palestina,” kata politisi dapil Jawa Barat V tersebut
Politikus Fraksi Partai Gerindra ini menilai perlunya konsolidasi demi menjaga harapan pendirian negara Palestina yang demokratis, serta terakhir mendukung terciptanya rekonsiliasi seluruh bangsa Palestina.
“Dalam konstitusi ditulis tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi ini perintah konstitusi. Persoalan Palestina itu persoalan kita bersama, karena itu kita punya tanggung jawab,” katanya.
BKSAP lanjut Fadli, akan menjadi garda terdepan (frontline) lewat diplomasi parlemen guna mendesak konflik ini dapat ditangani di dunia internasional.
Discussion about this post