edukata.id – Akses jalan Tanjung Palas – Salimbatu kian hari kerusakannya bertambah parah. Karena belum ada perbaikan yang dilakukan pemerintah, Forum Komunikasi Warga Tidung (FKWT) bersama warga Desa Salimbatu melaksanakan kerja bakti pada Jumat (26/5/2023).
Kegiatan gotong royong dengan cara melakukan penimbunan terhadap jalan berlubang, merupakan bentuk kepedulian masyarakat. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) FKWT Aryono Putra.
Dia mengatakan, Tenguyun yang berarti gotong royong yang merupakan warisan budaya yang memiliki nilai-nilai luhur. Di mana, saat ini semangat itu dapat diperluas dengan melakukan aksi sosial terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti melakukan perbaikan jalan.
“Meskipun secara hukum menjadi kewajiban pemerintah daerah, tetapi masyarakat harus turun tangan. Hadir mengambil peran dan tanggung jawab itu ketika Pemda (pemerintah daerah) dianggap lambat dan kurang gerak cepat,” katanya lewat rilis yang disampaikan kepada media.
Pasalnya, lanjut pria yang berprofesi sebagai pengacara itu, masyarakat akan merasakan dampaknya. Terlebih saat melintasi jalan tersebut, menyulitkan pengendara baik roda dua maupun roda empat, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan.
“Kerugian waktu tempuh yang cukup lama, kerusakan motor/mobil, ancaman kecelakaan,” ujarnya.
Dia menuturkan, kerusakan parah terdapat di sepanjang jalan poros Kecamatan Tanjung Palas Tengah Desa Salimbatu sekitar 3 kilometer. Lalu di sepanjang Jalan Poros Kecamatan Tanjung Palas Desa Teras Baru sekitar 10 kilometer.
“Semua itu adalah akumulasi dari gagalnya Pemda Bulungan dalam pemenuhan tanggung jawabnya. Sementara pajak yang dipungut dari rakyat sejatinya harus kembali menjadikan masyarakat itu merasa bahagia, nyaman dan sejahtera,” jelasnya.
Namun demikian, sambungnya, ada saatnya masyarakat yang membantu pemerintah. Sehingga paradigma lama dengan cara mengutuk, menghardik, memaki, menyumpah, mengumpat serta saling menyalahkan pelan-pelan mulai ditinggalkan.
“Saat kritik tidak lagi berharga, direspon, maka rakyat pilihannya adalah turun tangan. Memang Pemda sudah anggarkan, tapi kalau terlalu lama bisa meninggoy (meninggal) dan beranak (melahirkan) juga orang di jalan itu. Yang berdosa kan para pemimpin. Ya bupati, gubernur, presiden, anggota dewan,” tegas Aryono. (edu)
Discussion about this post