TARAKAN, edukata.id – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Bawaslu Kalimantan Utara kembali menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Bertempat di Hotel Lotus Tarakan, Jumat (22/11/2024), kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Bersama Masyarakat untuk Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara yang Bermartabat”.
Anggota Bawaslu Kaltara, Arif Rochman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SKPP merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu sesuai dengan amanat regulasi.
“Kenapa Bawaslu Kaltara mengadakan SKPP? Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 97 huruf A disebutkan bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Kemudian di Pasal 98 ayat 1 huruf D, dijelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan, Bawaslu meningkatkan pengawasan partisipatif,” ujar Arif.
Ia menambahkan, SKPP dirancang untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang demokrasi dan pengawasan pemilu, sehingga peserta dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga integritas pemilu.
Nur Asikin, akademisi yang hadir sebagai narasumber, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, mengingat keterbatasan jumlah pengawas resmi Bawaslu.
“Bawaslu tidak cukup orang, dan kalian sebagai peserta SKPP bukan hanya bertugas datang ke TPS untuk mencoblos. Kalian juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu atau pemilihan,” tegas Nur Asikin.
H. Mumaddadah, juga dari kalangan akademisi, menekankan bahwa kualitas Pilkada sangat ditentukan oleh integritas pemilihnya. “Kalau mau Pilkada kita ini berkualitas, maka pemilihnya harus memiliki integritas. Ingat, kalau pemilihnya sudah berintegritas, yakin dan percayalah Pilkada di Kaltara ini akan berkualitas,” ujar Mumaddadah.
Kegiatan ini turut menghadirkan penggiat pemilu Suryani, serta melibatkan peserta dari kalangan mahasiswa dan organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Arif Rochman menutup kegiatan dengan ajakan kepada peserta untuk bersama-sama menjaga kualitas pemilu.
“Mari secara bersama-sama jaga pemilu kita dengan baik. Seandainya menemukan potensi pelanggaran, silakan dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, terutama kepada Bawaslu,” ujar Arif.
Melalui SKPP, Bawaslu Kaltara berharap peserta dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menjaga demokrasi di wilayah Kalimantan Utara. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu dalam memastikan Pilkada 2024 berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.
Discussion about this post