TANJUNG SELOR, edukata.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga ke tingkat provinsi.
Anggota Bawaslu Provinsi Kaltara, Arief Rochman, menyampaikan bahwa selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama Pilkada, Bawaslu memiliki peran penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini diungkapkan Arief saat ditemui oleh awak media di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Jumat (29/11/2024).
“Sebagai pengawas, kami memiliki tanggung jawab memastikan seluruh proses Pilkada berjalan lancar, transparan, dan bebas dari pelanggaran. Hasil pengawasan di setiap tingkatan nantinya akan diinput menggunakan Sistem Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi (Siwaslih),” ujar Arief.
Menurut Arief, Bawaslu juga terus melakukan pemetaan potensi masalah di setiap tingkatan untuk memitigasi risiko pelanggaran. Proses ini melibatkan seluruh jajaran pengawas di berbagai tingkatan, yang telah diterjunkan ke seluruh wilayah Kaltara, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan pelanggaran.
“Pengawasan kami dimulai dari tingkat TPS, Kelurahan/Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten/Kota. Hal ini untuk memastikan bahwa semua proses berjalan baik dan aman,” jelas Arief.
Sejauh ini, laporan yang diterima Bawaslu menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024, mulai dari tahap pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara, berlangsung lancar dan terkendali.
“Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, kami menemukan bahwa pelaksanaan di TPS-TPS yang kami datangi berjalan dengan baik dan tertib. Tim pengawas kami terus memantau untuk memastikan kelancaran hingga tahap akhir,” tambahnya.
Arief menekankan bahwa daerah-daerah yang dikategorikan sebagai titik rawan mendapatkan perhatian khusus dari Bawaslu. Dengan pengawasan intensif di daerah-daerah tersebut, diharapkan potensi pelanggaran dapat diminimalkan.
“Kami akan terus mengawal setiap tahapan Pilkada hingga selesai, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi ini tetap terjaga,” pungkas Arief.
Kehadiran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada 2024 menunjukkan komitmen untuk menciptakan proses pemilu yang kredibel dan berkualitas di Kalimantan Utara. Dengan dukungan teknologi seperti Siwaslih, pengawasan diharapkan menjadi lebih efektif dan transparan.
Discussion about this post